Majene, Garudapos.id – Pemerintah Kabupaten Majene melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) menyambut positif langkah strategis yang dilakukan oleh Ikatan Mahasiswa Mandar Majene Indonesia (IM3I) dalam upaya penanganan Anak Putus Sekolah (APS) dan Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah Kabupaten Majene. Sabtu(30/5/26)
Dukungan tersebut disampaikan dalam forum dialog publik bertajuk “Dari Data ke Aksi: Strategi Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Majene” yang mempertemukan berbagai pihak, yakni Pemerintah Kabupaten Majene, akademisi, mahasiswa, pegiat pendidikan, serta masyarakat umum.
Ketua Umum IM3I periode 2018-2019, Dicky Zulkarnain Madjid, dalam sambutannya menekankan bahwa pemilihan tema “Dari Data ke Aksi” merupakan ajakan tegas agar hasil pendataan tidak hanya menjadi arsip, tetapi bertransformasi menjadi langkah konkret di lapangan.
“Data yang dimiliki oleh pemerintah maupun lembaga terkait harus benar-benar menjadi dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Harapannya, melalui aksi nyata ini, tidak ada lagi anak di Majene yang kehilangan hak dasarnya untuk memperoleh pendidikan,” ujar Dicky.
Senada dengan hal tersebut, akademisi dari Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Dr. Mithhar, S.Pd., M.Pd., membedah akar masalah yang menyebabkan tingginya angka ATS.
Menurutnya, persoalan ini dipengaruhi oleh faktor krusial yang saling berkaitan, mulai dari kondisi ekonomi keluarga yang memprihatinkan, rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan, fenomena pernikahan usia dini, hingga keterbatasan akses infrastruktur pendidikan di wilayah pedesaan.
Menyikapi kompleksitas tersebut, Sekretaris Disdikpora Kabupaten Majene, Misbahuddin, S.Sos.I., M.Pd., menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ia menyambut baik inisiatif IM3I dan menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor.
“Pemerintah Kabupaten Majene sangat mengapresiasi inisiatif IM3I. Persoalan anak putus sekolah bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, pihak sekolah, keluarga, dan komunitas adalah kunci utama,” tegas Misbahuddin.
Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Majene dalam merumuskan regulasi pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Pemerintah Kabupaten Majene berkomitmen penuh untuk terus mengawal isu pendidikan di Bumi Assamalewuang secara berkelanjutan sebagai bentuk investasi jangka panjang, agar setiap anak di Majene mendapatkan hak yang sama dalam mengakses pendidikan layak demi masa depan daerah yang lebih cerah.(Red*)
