Garudapos.id_Enrekang, 25 Juni 2025 – Terpilihnya Erik S.IP., MM sebagai Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Enrekang memunculkan kegelisahan di kalangan akademisi dan pendidik. Pasalnya, Erik yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan diketahui bukan berasal dari kalangan guru, serta belum pernah menjadi pengurus aktif PGRI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi tersebut.
Penetapan Erik sebagai ketua dilakukan secara aklamasi. Kendati demikian, keputusan tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari Saifullah, Wakil Presiden Mahasiswa yang juga merupakan mahasiswa asal Enrekang. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk pelemahan marwah PGRI sebagai organisasi profesi guru yang seharusnya independen dan diisi oleh kalangan pendidik.
“Ini bukan semata soal individu, tetapi menyangkut arah dan integritas organisasi yang seharusnya milik para guru,” kata Saifullah melalui pernyataan tertulisnya.
Menurutnya, terpilihnya figur non-guru sebagai Ketua PGRI bukan hanya bertentangan dengan aturan internal organisasi, tetapi juga membuka ruang intervensi politik dalam tubuh PGRI. Ia mengkhawatirkan PGRI berubah fungsi menjadi alat kekuasaan untuk membangun basis massa menjelang kontestasi politik mendatang.
“Guru bukan alat politik. Mereka adalah pendidik dan pembentuk masa depan bangsa, yang seharusnya dilindungi dari tarik-menarik kepentingan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Saifullah menyatakan bahwa diamnya publik terhadap persoalan ini justru berpotensi mempercepat degradasi organisasi-organisasi profesi lainnya.
“Jika hari ini PGRI bisa dikendalikan oleh pihak luar, maka bukan tidak mungkin organisasi profesi lain akan mengalami nasib serupa,” pungkasnya.
Saifullah mengajak para guru, akademisi, dan elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga independensi organisasi profesi, terutama di sektor pendidikan. Ia berharap suara kritis yang disampaikan dapat menjadi pengingat, bukan serangan, agar organisasi guru tetap berada di jalur perjuangannya semula.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Enrekang maupun PGRI setempat terkait polemik ini.
