LUWU RAYA, garudapos.Id – Kritik Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan terhadap minimnya kehadiran anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulsel III selama masa reses dinilai mencerminkan persoalan yang lebih mendasar dalam hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat.
Sosiolog Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr. Rahmat Muhammad, memandang persoalan tersebut bukan sekadar keluhan administratif mengenai aktivitas reses.
“Dari perspektif sosiologi politik dan sosiologi pembangunan, kritik itu memperlihatkan adanya persoalan dalam praktik representasi, akuntabilitas politik, hingga ketimpangan perhatian pembangunan ant wilayah,” katanya saat dimintai tanggapan, Jumat (20/11/2026).
Menurut Rahmat, kritik agar Luwu Raya tidak hanya dijadikan lumbung suara menggambarkan pola hubungan politik transaksional. Masyarakat cenderung didekati secara intensif ketika pemilu berlangsung untuk memperoleh dukungan, tetapi perhatian terhadap konstituen berpotensi berkurang setelah kekuasaan diperoleh.
Dalam perspektif sosiologi politik, pola tersebut menyerupai relasi patron-klien jangka pendek. Pemilih ditempatkan sebatas objek elektoral, bukan warga negara yang memiliki hak untuk terus berkomunikasi dan meminta pertanggungjawaban kepada wakilnya.
Karena itu, masa reses semestinya menjadi mekanisme pertanggungjawaban sosial dan politik. Ketika pelaksanaannya tidak transparan dan tidak menjangkau seluruh wilayah secara merata, hubungan representasi berisiko bergeser menjadi relasi yang eksploitatif secara politik.
Berpotensi Memicu Alienasi dan Krisis Kepercayaan
Rahmat juga melihat minimnya akses komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat dapat memunculkan alienasi politik atau keterasingan warga dari institusi negara.
Kondisi tersebut menjadi semakin problematis ketika masyarakat berhadapan dengan persoalan struktural yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Ia mencontohkan sengketa agraria di Rante Balla, persoalan layanan dasar berupa air bersih di Palopo, hingga aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya.
“Ketika persoalan-persoalan tersebut tidak menemukan saluran komunikasi yang memadai dengan wakil rakyat, masyarakat dapat merasa jauh dari proses pengambilan keputusan politik yang seharusnya mewakili kepentingan mereka,” jelas Kepala Program Studi S3 Sosiologi itu.
Menurut dia, situasi ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap demokrasi perwakilan. Dampaknya dapat berupa meningkatnya apatisme politik. Namun, dalam kondisi lain, kekecewaan tersebut juga bisa mendorong masyarakat memilih jalur aksi massa atau demonstrasi karena mekanisme formal dianggap tidak lagi efektif menyalurkan aspirasi.
Reses Jangan Direduksi Menjadi Formalitas
Aspek lain yang disoroti Rahmat adalah kecenderungan reses menjadi kegiatan yang lebih menonjolkan aspek seremonial daripada dialog substantif.
Kritik terhadap pola kegiatan yang hanya sebatas mengumpulkan masyarakat, mengambil dokumentasi, lalu meninggalkan lokasi menunjukkan gejala performativitas dalam politik. Dengan menggunakan perspektif dramaturgi Erving Goffman, kegiatan reses dapat dipahami sebagai semacam panggung depan atau front stage untuk memperlihatkan bahwa kewajiban telah dilaksanakan.
“Padahal, esensi reses seharusnya terletak pada terbukanya ruang dialog yang memungkinkan masyarakat menyampaikan persoalan, sementara anggota legislatif mendengar, memahami, dan merumuskan tindak lanjut melalui fungsi kelembagaan di parlemen,” ujar Rahmat.
Dengan demikian, reses tidak semestinya direduksi menjadi pemenuhan kewajiban administratif maupun dokumentasi kegiatan. Ukuran keberhasilannya harus dilihat dari kualitas interaksi, kedalaman penyerapan aspirasi, serta keberlanjutan perjuangan atas persoalan yang disampaikan masyarakat.
Ketimpangan Wilayah dan Menguatnya Solidaritas Kedaerahan
Rahmat juga menyoroti dimensi geografis Dapil Sulsel III yang mencakup sembilan kabupaten/kota dengan rentang wilayah cukup luas. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan perhatian antara kawasan pusat dan pinggiran atau yang dikenal sebagai relasi center-periphery.
“Dalam situasi seperti itu, wilayah yang secara geografis lebih jauh atau dianggap memiliki basis dukungan politik yang relatif aman berisiko kurang mendapat perhatian dibandingkan daerah-daerah yang menjadi basis politik tertentu,” terangnya.
Pada titik ini, Rahmat menempatkan organisasi kedaerahan seperti KKLR sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil atau civil society. Kritik yang disampaikan KKLR dipandang sebagai bentuk mobilisasi solidaritas sosial berbasis identitas kultural Tana Luwu untuk mengingatkan elite politik terhadap tanggung jawab mereka kepada masyarakat.
Dengan kata lain, kritik tersebut bukan semata-mata persoalan kehadiran fisik legislator, melainkan juga upaya masyarakat membangun kembali posisi tawar dalam hubungan politik dengan para pemegang mandat kekuasaan.
Marginalisasi Bisa Perkuat Tuntutan Provinsi Luwu Raya
Lebih jauh, Rahmat mengingatkan bahwa jika persoalan minimnya kehadiran dan ketertutupan agenda legislator terus berlangsung, persepsi masyarakat Luwu Raya tentang marginalisasi pembangunan di tingkat provinsi maupun pusat dapat semakin menguat.
Perasaan diabaikan secara kolektif, menurut perspektif sosiologi pembangunan, dapat menjadi salah satu faktor yang memperbesar tuntutan terhadap perubahan struktur pemerintahan dan distribusi kewenangan.
“Dalam konteks Luwu Raya, kondisi tersebut berpotensi memperkuat aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya. Tuntutan pemekaran tidak hanya dapat dipahami sebagai keinginan membentuk wilayah administrasi baru, tetapi juga sebagai pencarian keadilan spasial, pemerataan pembangunan, dan representasi politik yang dinilai lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat,” beber Rahmat.
Karena itu, kritik KKLR terhadap pelaksanaan reses DPR RI semestinya dibaca sebagai peringatan tentang pentingnya memperbaiki kualitas demokrasi perwakilan. Kehadiran legislator, keterbukaan agenda, dan kesungguhan memperjuangkan aspirasi daerah merupakan bagian dari tanggung jawab politik yang tidak boleh berhenti setelah pemilu. (*)






