Majene, garudapos.Id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene melalui Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah menggelar Rapat Teknis dan Sinkronisasi Kebutuhan Energi Kabupaten Majene pada Selasa (17/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Majene ini dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), para Kepala Bidang serta staf teknis dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan jajaran Bagian SDA Setda Majene.

Rapat strategis ini dilaksanakan secara mendesak guna menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor T-725/MG.05/BPH/2006 tertanggal 5 Oktober 2026 perihal permintaan usulan kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) untuk tahun 2027.

Dalam pengantar rapat yang disampaikan Kepala Bagian (Kabag) SDA, Abrar Effendy, S.IP, M.Si menegaskan bahwa BPH Migas kini mewajibkan setiap pemerintah kabupaten untuk menyusun usulan kuota energi secara bottom-up berdasarkan data riil kebutuhan di lapangan, bukan lagi sekadar mengacu pada kuota tahun sebelumnya. Kebijakan ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Eceran Bahan Bakar Minyak beserta perubahannya, demi menjamin ketersediaan dan kelancaran penyaluran BBM serta LPG di wilayah Kabupaten Majene.
Mengingat Bagian SDA tidak dapat menyusun data kuota tersebut secara mandiri, diperlukan sinergi dan validasi data yang akurat dari sejumlah OPD teknis pengguna, di antaranya:
Dinas Koperindag: Menyiapkan data kebutuhan LPG 3 kg untuk rumah tangga miskin dan pelaku UMKM, beserta data pangkalan.
Dinas Pertanian, Peternakan & Perkebunan serta Dinas Kelautan & Perikanan: Menyusun data penerima rekomendasi BBM bersubsidi (JBT/Solar dan JBKP/Pertalite) bagi petani, nelayan, dan pembudidaya ikan—sektor yang selama ini paling sering menjadi temuan pemeriksaan BPK dan BPH Migas.
Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, BPBD, serta instansi terkait lainnya (seperti PPPA, PPKB, dan RSUD): Menghimpun data kebutuhan operasional untuk armada transportasi umum, ambulans, dan kendaraan kebencanaan.
Dalam forum tersebut, setiap OPD teknis diminta menyerahkan tiga komponen data utama: usulan kuota JBT (Solar), JBKP (Pertalite), dan LPG 3 kg untuk tahun 2027; data jumlah penerima rekomendasi BBM bersubsidi pada masing-masing dinas; serta lampiran rincian perhitungannya secara rinci—seperti jumlah petani dikalikan luas lahan dan kebutuhan solar per hektare, atau jumlah nelayan dikalikan jumlah kapal dan kebutuhan per trip.
Pihak Bagian SDA mengingatkan bahwa tanpa adanya lampiran rincian perhitungan yang jelas, berkas usulan daerah berisiko dikembalikan oleh BPH Migas, yang pada akhirnya dapat mengancam ketersediaan kuota energi bagi masyarakat Kabupaten Majene pada tahun 2027 mendatang. Rapat kemudian dilanjutkan dengan sesi pengarahan dari Staf Ahli Bupati Bidang Ekbang serta sinkronisasi data dari masing-masing perwakilan OPD yang hadir.






