MAKASSAR – Kuasa Hukum Daeng Tarang, DR. Muhammad Nur, SH., MH., C.FLS, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Polisi Militer Kodam XIV/Hasanuddin (Pomdam XIV/Hasanuddin) atas kesigapan dan profesionalisme dalam menindaklanjuti laporan kliennya.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan adanya oknum anggota TNI yang diduga melakukan upaya intimidasi, pengancaman, hingga dugaan upaya melenyapkan Daeng Tarang dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
“Kami atas nama klien kami, Daeng Tarang, mengucapkan terima kasih kepada Pomdam XIV/Hasanuddin, Laporan kami tidak didiamkan. Ditindaklanjuti dengan cepat, diproses sesuai prosedur, dan kami dipanggil untuk dimintai keterangan secara profesional,” ujar DR. Muhammad Nur, SH., MH., C.FLS di Makassar, Kamis (12/11/2026).
Menurut DR. Muhammad Nur, langkah Pomdam XIV/Hasanuddin ini merupakan bukti nyata bahwa institusi TNI berkomitmen menjaga marwah, disiplin prajurit, dan melindungi kebebasan pers sebagaimana dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Kami percaya Pomdam akan bekerja secara independen, transparan, dan tidak pandang bulu. Oknum adalah oknum, institusi TNI harus kita jaga bersama. Jangan sampai ulah satu dua oknum merusak citra TNI yang selama ini dicintai rakyat,” tegasnya.
DR. Muhammad Nur menjelaskan, kliennya yang bernama Daeng Tarang selaku wartawan telah menjalankan tugas sesuai kode etik jurnalistik. Segala bentuk intimidasi terhadap wartawan, tidak hanya melanggar tetapi juga merupakan ancaman terhadap demokrasi dan hak publik untuk mendapatkan informasi.
“Wartawan bukan musuh, Wartawan adalah mitra pemerintah dalam menyajikan informasi edukasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan disatu sisi juga Pihaknya berharap proses hukum terhadap terduga oknum tersebut dapat berjalan hingga tuntas, dan memberikan efek jera agar kejadian serupa tidak terulang kepada wartawan lainnya di Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya, dan dapat terjadi keadilan imbuh Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H., C.FLS.
Dan adapun perkembangan terkini bahwa pihak terlapor sudah menjalin komunikasi kepada pihak pelapor untuk dilakukan Restorative Justice, dan hal tersebut akan menjadi pengkajian kami dari Kuasa Hukum yang selanjutnya kami akan bersurat kepada Pihak Pomdam untuk pencabutan laporan terhadap aduan klien kami terdahulu, tutup Kuasa Hukum “.
