MAJENE, garudapos.id — Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat mendorong penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai mitra strategis perangkat daerah. Langkah ini dinilai krusial untuk mengawal program prioritas, mendongkrak efektivitas tata kelola pemerintahan, sekaligus memperkuat pencegahan korupsi di daerah.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 yang dihelat selama dua hari, 12–13 November 2026, di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Barat, Kabupaten Majene.
Rakorwasda tahun ini mengusung tema:
“Sinergi APIP sebagai Mitra Strategis Perangkat Daerah dalam Mendorong Efektivitas Program Prioritas, Pencegahan Korupsi, dan Akselerasi Pembangunan Sulawesi Barat”.
Forum strategis ini dihadiri langsung oleh Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. M. Natsir, M.M.; perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Junaeda; Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat; para kepala inspektorat se-Sulawesi Barat; serta jajaran pemangku kepentingan terkait.
Saat membuka acara secara resmi, Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. M. Natsir, M.M., menegaskan bahwa tema rakorwasda kali ini merupakan cerminan komitmen bersama untuk merajut kolaborasi lintas lembaga pengawasan di Bumi Mandar.
“Kerja-kerja pengawasan di tingkat provinsi maupun kabupaten adalah satu kesatuan yang utuh. Capaian pembinaan di kabupaten menjadi masukan berharga bagi provinsi, sebab kita berada dalam satu barisan pemerintahan yang sama,” ujar Natsir.
Natsir juga menyoroti adanya pergeseran cara pandang di tubuh APIP. Menurutnya, instansi pengawas kini tidak lagi berjalan dengan pola lama yang kerap diidentikkan dengan mencari-cari kesalahan layaknya penegak hukum.
Sebaliknya, APIP hadir sebagai penjamin kualitas (quality assurance) dan konsultan pendamping bagi seluruh perangkat daerah.
Guna mengejar akselerasi pembangunan serta mendukung sepuluh program strategis dan lima misi utama Pemprov Sulbar—mulai dari pertumbuhan ekonomi inklusif, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, infrastruktur, hingga reformasi birokrasi—forum menyepakati tiga pilar utama:
Kecepatan dan Kepatuhan: Memangkas birokrasi yang lamban serta mempercepat reviu dan keakuratan data. Reviu Inspektorat ditekankan bukan sekadar syarat administratif pencairan anggaran, melainkan pengawalan agar program taat asas dan minim risiko hukum.
Inovasi Berkelanjutan: Setiap instansi, termasuk Inspektorat, dituntut aktif melahirkan terobosan tata kelola guna merespons dinamika pembangunan yang bergerak cepat.
Dampak Nyata (Impact): Pengawasan wajib berorientasi hasil. Setiap rekomendasi audit harus berimbas langsung pada perbaikan birokrasi dan penyelamatan keuangan daerah.
Di sisi lain, Kepala Inspektorat juga mengingatkan jajarannya agar serius menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah (PR) lama yang kerap berulang. Masalah tersebut meliputi tata kelola perjalanan dinas, keterlambatan penyetoran kas, kepatuhan pajak kendaraan dinas, hingga penertiban aset daerah.
“Kita harus konsisten menjaga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih, sekaligus memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan BPKP Sulawesi Barat, Junaeda, memaparkan pentingnya pengawalan ketat pada program-program prioritas. Fokus utamanya mencakup penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, konektivitas wilayah, penguatan SPIP dan manajemen risiko, serta optimalisasi pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP).
Selain mengawal program prioritas, penguatan tata kelola pemerintahan juga perlu menjadi perhatian melalui peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, pengawasan pengadaan barang/jasa, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Upaya pencegahan korupsi juga perlu diperkuat melalui optimalisasi implementasi MCP, pengendalian gratifikasi, dan koordinasi antara APIP dengan Aparat Penegak Hukum (APH).
Lebih lanjut, BPKP mendorong penguatan kelembagaan dan anggaran APIP, peningkatan kepatuhan terhadap Manajemen Penugasan Pengawasan (MPP), serta komitmen bersama melalui Forum Komunikasi Pengawasan Daerah.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi pengawasan antara APIP provinsi dan kabupaten/kota, khususnya dalam menyusun rencana pembinaan dan pengawasan tahun 2027.
Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Barat.
Melalui Rakorwasda 2026 ini, sinergi antara APIP, eksekutif, dan legislatif diharapkan semakin solid dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Sulawesi Barat yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.
Laporan: Aby garudapos
