Makassar – 09 November 2026. Publik dan kalangan insan pers di Sulawesi Selatan mendesak Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk turun tangan melakukan inspeksi dan evaluasi terhadap kinerja Polisi Militer Kodam (Pomdam) XIV/Hasanuddin.
Desakan ini muncul buntut dari lambannya penanganan laporan dugaan tindak pidana upaya pelenyapan terhadap seorang wartawan yang diduga melibatkan oknum TNI berinisial HM. Laporan tersebut telah diterima dan sejumlah saksi telah diperiksa oleh Pomdam XIV/Hasanuddin, namun hingga saat ini belum ada tindakan lanjut yang jelas, termasuk pemeriksaan terhadap terlapor berinisial HM.
Kuasa Hukum korban, DR. Muhammad Nur, SH., MH., C.FLS, menilai ada kejanggalan dalam proses penanganan perkara tersebut. Menurutnya, jika saksi-saksi sudah diperiksa, seharusnya langkah selanjutnya adalah memeriksa terlapor untuk membuat kasus menjadi terang.
“Kami sudah melaporkan secara resmi ke Pomdam XIV/Hasanuddin. Saksi-saksi sudah diperiksa. Tapi anehnya, terlapor berinisial HM sampai hari ini belum juga diperiksa. Tidak ada tindakan lanjut. Ada apa? Kami menduga kasus ini mandek,” ujar DR. Muhammad Nur, Senin (09/11/2026).
Ia menegaskan, pihaknya meminta Panglima TNI dan Danpuspom TNI untuk segera menginspeksi dan mengevaluasi kinerja penyidik Pomdam XIV/Hasanuddin dalam menangani laporan tersebut.
“Kami meminta dengan hormat kepada Bapak Panglima TNI untuk melakukan inspeksi. Ini bukan hanya soal klien kami Daeng Tarang sebagai korban, tapi ini soal marwah institusi TNI dan perlindungan terhadap kemerdekaan pers. Jangan sampai masyarakat menilai hukum di Pomdam tumpul ke dalam,” tegasnya.
Kasus dugaan upaya melenyapkan wartawan ini menjadi atensi serius organisasi pers karena dinilai sebagai ancaman nyata terhadap kebebasan pers yang dijamin Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Wartawan dalam menjalankan profesinya dilindungi oleh undang-undang.
“Kami masih percaya pada profesionalitas TNI. Tapi kami butuh kepastian hukum, bukan pembiaran. Jika laporan sudah diterima berbulan-bulan tapi tidak ada tindak lanjut, wajar jika publik bertanya ada apa dengan Pomdam XIV/Hasanuddin,” tambahnya.
Hingga rilis pers ini diterbitkan, pihak Pomdam XIV/Hasanuddin belum memberikan keterangan resmi terkait alasan belum dilakukannya pemeriksaan terhadap oknum berinisial HM dan belum adanya tindak lanjut atas laporan tersebut.
Pihak pelapor berharap, dengan adanya inspeksi langsung dari Mabes TNI, kasus ini dapat segera ditangani secara transparan, profesional, dan berkeadilan.
