MAJENE, Garudapos.id — Pemerintah Kabupaten Majene mengambil langkah taktis dan terukur dalam merespons kelangkaan serta antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis Solar bersubsidi dan Pertalite, yang berdampak langsung pada sektor perikanan, pertanian, transportasi, dan stabilitas ekonomi masyarakat.
Rapat koordinasi darurat ini merupakan tindak lanjut nyata dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Majene yang dilaksanakan sehari sebelumnya.
Wakil Bupati Majene, Dr. Hj. Andi Ritamariani Basharoe, M.Pd., memimpin langsung Rapat Koordinasi Penanganan Kelangkaan BBM tersebut pada Rabu, 9 September 2026, pukul 14.00 WITA di Ruang Rapat Wakil Bupati Majene.
Langkah cepat ini diinisiasi menyusul keresahan warga akibat terganggunya aktivitas harian, di mana nelayan dan petani sangat bergantung pada ketersediaan solar subsidi, sementara kelangkaan Pertalite turut memicu kekhawatiran terhadap mobilitas transportasi dan kelangsungan roda perekonomian lokal.
Rapat koordinasi strategis ini melibatkan sinergi lintas sektoral dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran instansi teknis terkait. Hadir dalam forum tersebut jajaran Dandim 1401 Majene, Kapolres Majene, Kajari Majene, Asisten Ekbang Setda Majene, Staf Ahli Bupati Bidang Ekbang Majene, Kepala Dinas Koperindag, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Direktur Perusda Aneka Usaha, Kabag SDA Setda Majene, serta para pemilik dan pengelola SPBU di wilayah Kabupaten Majene.
Berdasarkan hasil pembahasan komprehensif dalam forum tersebut sebagai tindak lanjut RDP DPRD, Wakil Bupati Majene Dr.Hj.Andi Ritamariani Basharoe,M.Pd, menyampaikan sejumlah poin krusial yang disepakati sebagai langkah taktis di lapangan:
– Pemetaan Kuota dan Rekomendasi: Melakukan pendataan dan pemetaan secara transparan terkait jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh dinas terkait dengan alokasi kuota di tiap SPBU.
– Pembentukan Tim Monitoring Terpadu: Membentuk tim pengawasan khusus untuk memantau distribusi BBM secara berkala guna mencegah penyelewengan di tingkat penyalur.
– Penataan Jadwal Pelayanan: Mengatur ulang jadwal operasional pelayanan khusus bagi pemegang surat rekomendasi dan masyarakat umum di setiap SPBU guna meminimalisir potensi antrean mengular.
– Pengamanan dan Penguraian Arus Lalu Lintas: Menjalin sinergi terpadu antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Polres Majene untuk mengamankan jalur lalu lintas di sekitar SPBU yang terdampak kemacetan.
– Audiensi Resmi dengan Pertamina Patra Niaga: Melayangkan surat permohonan audiensi guna memperjelas regulasi serta mekanisme operasional rekomendasi layanan pengecer, sehingga tercipta kepastian hukum dan tata kelola yang tertib.
– Investigasi Pertashop: Menggali akar permasalahan terkait penutupan sejumlah gerai Pertashop di wilayah Kabupaten Majene.
– Optimalisasi Komunikasi Publik: Pemerintah Kabupaten Majene siap memfasilitasi forum komunikasi terbuka antara pemerintah, pengelola SPBU, media massa, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang transparan dan akurat terkait kebijakan BBM.
Pemerintah Kabupaten Majene menegaskan komitmen penuhnya untuk segera memulihkan ketersediaan pasokan energi demi menjamin kelancaran aktivitas produktif serta kesejahteraan masyarakat Majene secara menyeluruh.
Laporan: Abi Garudapos
