MAJENE, GARUDAPOS.ID – Pemerintah Kabupaten Majene melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan BRIDA Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Majene dengan dihadiri oleh berbagai elemen, mulai dari pimpinan OPD, akademisi, hingga perwakilan masyarakat. Kamis (2/7/26)
Hadir dalam pertemuan tersebut pimpinan atau perwakilan dari Dinas Kominfo, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, BKPSDM, Satpol PP, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Disdikpora, Dinkes, Perkimtan, PUPR, BKPSM, PMD, serta Kabag Ortala. Selain itu, turut hadir akademisi dari Unsulbar dan UT Majene, tokoh masyarakat, serta rekan media.
Dalam sambutannya, Kepala BRIDA Kabupaten Majene, Ibu Inayati Salam, S.T., M.T., menegaskan bahwa BRIDA memiliki peran strategis sebagai “rumah riset, inovasi, dan teknologi” bagi Kabupaten Majene. Namun, ia menekankan bahwa tugas tersebut tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya transparansi dan aksesibilitas pelayanan publik.
“Kenapa ini penting? Karena sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, masyarakat memiliki hak untuk berperan aktif dalam penyusunan hingga evaluasi standar pelayanan. Masyarakat berhak tahu layanannya apa, syaratnya apa, berapa biayanya, dan luarannya apa,” ujar Inayati Salam.
Kepala BRIDA juga memaparkan komitmen lembaganya dalam menyusun standar pelayanan yang mengacu pada Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014, dengan fokus utama mendukung Visi Majene yaitu MAJU, MANDIRI, DAN BERBUDAYA.
Adapun tiga komitmen utama BRIDA meliputi:
Transparansi: Menjamin tidak adanya biaya siluman dalam pelayanan.
Kecepatan: Memastikan target proses kemitraan berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Dampak: Memastikan seluruh data riset wajib masuk ke dalam Sistem Informasi Data (SIDa) dan menjadi bahan kebijakan bagi Pemerintah Daerah.
Inayati Salam menegaskan bahwa standar pelayanan terbaik adalah standar yang lahir dari masukan berbagai pihak, termasuk dari OPD, akademisi, dan masyarakat. “Masukan Bapak/Ibu akan kami jadikan dokumen final Standar Pelayanan BRIDA,” tambahnya.
Menutup sambutannya, Inayati Salam berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan mutu pelayanan di seluruh perangkat daerah, khususnya di lingkup BRIDA Kabupaten Majene.
Dengan membaca Bismillahirahmanirahim, forum tersebut secara resmi dibuka untuk mendiskusikan pelayanan demi Majene yang lebih baik.
Laporan: Aby Garudapos
