Majene, Garudapos.id Sulbar — Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Majene menggelar Forum Konsultasi Publik pada Senin (25/05/2026). Mengusung tema “Bersama Mewujudkan Pelayanan Publik yang Lebih Baik untuk Majene Maju dan Sejahtera”, forum yang berlangsung di hadapan lintas sektor ini menjadi wadah dinamis dalam membedah tata kelola digitalisasi daerah serta memperkuat kemitraan dengan insan pers.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Majene, Albar Mustar, S.Sos., M.Si., Kabid Pelayanan Media, serta Kabid TIK Diskominfo Majene. Turut hadir memberikan atensi penuh, Kepala Dinas Sosial Majene Najibah B. Fatta, S.Ag,M.Ag,. Kepala BKPSDM Kabupaten Majene Hj. Fatmawaty, SH.MMÂ , Akademisi Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) Dr. Suhartina, S.Pt., M.Si., serta jajaran organisasi pemuda, LSM, tokoh masyarakat, dan puluhan jurnalis lokal.
Dalam sesi dialog, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majene, Najibah B. Fatta, menyampaikan apresiasi mendalam atas ruang kolaboratif yang diinisiasi oleh Diskominfo demi memperjelas tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antar-OPD. Pada kesempatan tersebut, Kadinsos menyoroti prosedur teknis terkait implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Kami di Dinas Sosial sangat membutuhkan kejelasan alur prosedur dari A sampai Z mengenai pengajuan fasilitas video conference (vicon) ketika ingin berinteraksi langsung dengan masyarakat terkait pelayanan pemerintahan. Di era digital ini, akselerasi sangat dinilai oleh publik. Jangan sampai karena alur prosedur digitalisasi di Kominfo memakan waktu, masyarakat justru menganggap birokrasi manual seperti tanda tangan basah jauh lebih cepat dibanding sistem elektronik. Kami berharap Kominfo bisa menyajikan percepatan sistem yang memotong rantai birokrasi tersebut,” tegas Najibah.
Selain masalah teknis SPBE, Kadinsos juga memaparkan komitmen nyata jajaran Pemerintah Kabupaten Majene di bawah kepemimpinan Bupati Majene yang secara maksimal mempertahankan 5.739 tenaga P3K/Non-ASN demi rasa kemanusiaan, meski di tengah keterbatasan fiskal daerah. Termasuk di antaranya jaminan kesehatan bagi P3K melalui pengaktifan kembali kepesertaan PBI BPJS Kesehatan per Februari dan April kemarin bagi ribuan jiwa yang masuk kategori desil 1.
Najibah B. Fatta, menyayangkan hal-hal berbau keberhasilan pelayanan publik dan misi kemanusiaan seperti ini justru jarang tersorot media massa, padahal jajaran kedinasan terus bekerja lembur hingga larut malam demi merespons kebutuhan masyarakat.
Topik mengenai pola kerja sama dan profesionalisme pers juga memicu diskusi hangat. Kadinsos Najibah B. Fatta, menggarisbawahi pentingnya etika jurnalisme dalam mengawal isu kedaerahan. Ia memuji para jurnalis yang memiliki iktikad baik untuk selalu melakukan konfirmasi (cross-check) dan diskusi sebelum menaikkan produk berita demi menjaga akurasi data.
Senada dengan hal tersebut, Kepala BKPSDM Kabupaten Majene Hj. Fatmawaty, SH.MMÂ , juga menyampaikan saran mengenai pentingnya validasi informasi sebelum sebuah isu dipublikasikan secara luas oleh media massa, berkaca pada beberapa kasus administrasi pegawai kepegawaian lintas kedinasan yang sempat mencuat.
“Kami di BKPSDM berharap agar teman-teman pers selalu melakukan cross-check langsung ke dinas atau sektor terkait yang memegang substansi persoalan sebelum berita diangkat. Hal ini penting agar tidak ada salah persepsi atau kekeliruan informasi di tengah masyarakat, mengingat tugas kami sering kali beririsan dengan administrasi kepegawaian di instansi lain,” ujar Hj. Fatmawaty.
Sementara dari Akademisi Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Dr. Suhartina, S.Pt., M.Si., mengapresiasi langkah Diskominfo Majene yang membuka diri terhadap masukan luar demi menyempurnakan program kerja sektoralnya. Sebagai wujud nyata dukungan kampus, Dr. Suhartina menawarkan program kemitraan strategis melalui skema pengabdian masyarakat.
“Kami dari pihak perguruan tinggi siap menjadi relawan dan menawarkan kerja sama konkret melalui kegiatan pengabdian, salah satunya lewat program KKN Tematik. Melalui skema ini, mahasiswa Unsulbar yang terjun ke lapangan dapat dilibatkan langsung untuk memasifkan edukasi literasi digital ke tengah masyarakat, menyosialisasikan program-program strategis Kominfo, sekaligus membangun benteng pertahanan dini di tingkat akar rumput guna meredam potensi kejahatan siber (cyber crime),” papar Dr. Suhartina.
Merespons berbagai masukan dari OPD ,Akademisi dan insan pers, Kepala Diskominfo Majene Albar Mustar, S.Sos,M.Si, menyambut positif seluruh poin evaluasi yang dilemparkan dalam forum. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengevaluasi SOP pelayanan internal, menyederhanakan alur birokrasi digital melalui PPID dan tim TIK, serta mematangkan regulasi kemitraan media agar tercipta ruang publikasi kedaerahan yang sehat, berkeadilan, dan edukatif.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, diharapkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dengan semboyan “Bangga Melayani Bangsa” dapat diwujudkan secara konkret melalui sinergi segitiga yang kokoh antara pemerintah daerah, masyarakat, dan media massa.
Penulis: Aby Garudapos
Editor: Redaksi Garudapos.id Sulbar
