Seppong, Garudapos.id Sulbar – Dalam upaya meningkatkan ketertiban administrasi dan kelancaran penerimaan sektor pajak daerah, Pemerintah Desa Seppong, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, menggelar rapat koordinasi teknis terkait pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 tahun anggaran 2026.
Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (30/4/2026) di Aula Kantor Desa Seppong ini dipimpin langsung oleh Kepala Desa Seppong, Mawardi, S.P. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran perangkat desa dan pihak terkait guna memastikan seluruh dokumen pajak sampai ke tangan wajib pajak secara tepat waktu dan akurat.
Dalam pertemuan tersebut, terdapat tiga poin krusial yang menjadi agenda utama pembahasan:
Teknis Pembagian: Pengaturan mekanisme penyampaian lembar SPPT agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat di wilayah Desa Seppong.
Mekanisme Pelaporan: Standarisasi prosedur pelaporan dan penyetoran hasil penagihan guna menjamin transparansi keuangan.
Evaluasi Kendala Lapangan: Identifikasi masalah yang sering dihadapi petugas di lapangan serta pencarian solusi efektif demi mencapai target realisasi pajak.
Kepala Desa Seppong, Mawardi, S.P., menekankan bahwa kelancaran pendistribusian SPPT ini merupakan fondasi penting bagi pembangunan desa.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber pendapatan yang nantinya akan kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui berbagai program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan.
“Kami memohon kerja sama seluruh pihak dan kesadaran masyarakat selaku wajib pajak untuk mendukung proses ini. Ketepatan waktu dalam administrasi pajak adalah kunci kelancaran roda pemerintahan di tingkat desa,” ujar Mawardi.
Dengan adanya rapat teknis ini, diharapkan proses penagihan pajak tahun 2026 dapat berjalan lebih sistematis, minim kendala, dan mampu mencapai target yang telah ditetapkan demi kemajuan Desa Seppong.
Penulis: Abi Garudapos
