GARUDAPOS.ID|MAJENE – Kunjungan kerja Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Mugiyanto, di Kabupaten Majene pada Senin (27/4/2026) menjadi momentum penting bagi penguatan hak-hak dasar masyarakat pesisir. Usai memberikan kuliah umum di Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Wamen HAM didampingi Bupati Majene, Dr. H. Andi Achmad Syukri Tammalele, S.E., M.M., meninjau langsung progres pembangunan Kampung Nelayan di Kelurahan Baurung.
Dalam sambutannya, Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di tengah masyarakat pesisir adalah wujud nyata dari pemenuhan hak asasi manusia. Ia memaparkan kondisi geografis Majene, di mana mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor perikanan.
“Bagi kami, program pembangunan kampung nelayan adalah program pemenuhan HAM. Di dalamnya terdapat hak atas tanah, tempat tinggal yang layak, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi para nelayan kita,” ujar Bupati.
Bupati juga menambahkan bahwa menjaga laut sama dengan menjaga kehidupan. “Menghormati hak nelayan sama dengan menghormati kemanusiaan. Kami berkomitmen menjadikan Majene sebagai daerah yang Maju,Mandiri dan Berbudaya, dengan tetap mengedepankan indikator pembangunan manusia yang kini berada di posisi yang terus membaik,” lanjutnya di hadapan rombongan Kemenham RI dan Forkopimda.
Senada dengan Bupati, Wamen HAM Mugiyanto dalam arahannya di Kampung Nelayan Baurung menyatakan bahwa paradigma HAM di era Presiden Prabowo Subianto kini lebih menekankan pada hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob).
“Selama ini HAM seringkali hanya didefinisikan sebagai urusan politik atau demokrasi. Namun yang paling krusial sebetulnya adalah hak atas kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan lingkungan yang bersih. Inilah yang sedang kita saksikan di Kampung Nelayan Merah Putih ini,” jelas Mugiyanto.
Wamen HAM juga menekankan pentingnya peran Koperasi Desa Merah Putih yang akan dibentuk di lokasi tersebut. Ia meminta secara khusus kepada Bupati Majene dan jajaran perangkat daerah untuk memastikan keberadaan koperasi dan kampung nelayan ini benar-benar memberikan dampak kesejahteraan bagi warga lokal.
“Saya titip kepada Pak Bupati, tolong dipastikan program ini terwujud dengan baik. HAM harus menjadi arus utama dalam setiap kebijakan, mulai dari makan bergizi gratis, cek kesehatan, hingga hunian layak bagi nelayan,” tegasnya.
Kegiatan ini ditutup dengan dialog hangat antara rombongan kementerian, unsur Forkopimda, dan warga setempat. Turut hadir mendampingi Wamen HAM antara lain Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Minafrizal Manan, Staf Ahli Prof. Rumadi, serta Kakanwil Kemenkumham Sulbar Budi Sarwono.
Setelah agenda di pesisir Baurung selesai, rombongan dijadwalkan bertolak menuju Mamuju untuk melanjutkan agenda kerja di tingkat provinsi.
Kunjungan ini mempertegas komitmen Bumi Assamalewuang dalam mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam pembangunan infrastruktur daerah.
Laporan: Abi Garudapos
