Garudapos.id – TAKALAR – Program bantuan pemerintah yang seharusnya bertujuan untuk menyejahterakan petani justru mencuat ke permukaan sebagai skandal yang mencederai keadilan. Mobil bantuan untuk sektor pertanian, yang berdasarkan aturan wajib diberikan secara gratis kepada kelompok tani, diduga kuat telah diperjualbelikan oleh oknum tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi.
Praktik ini dinilai telah keluar dari koridor hukum dan mencuri hak rakyat kecil. Bantuan yang bersumber dari uang negara tersebut kini justru beralih fungsi menjadi komoditas komersial di tangan para spekulan.
Seharusnya, kendaraan operasional pertanian tersebut menjadi angin segar bagi para petani untuk meningkatkan produktivitas dan mempermudah distribusi hasil panen. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya indikasi transaksi ilegal. Alih-alih diterima dengan cuma-cuma oleh kelompok tani yang berhak, bantuan tersebut justru dipatok dengan harga tertentu oleh oknum yang memiliki akses terhadap distribusi bantuan.
“Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat. Bantuan negara itu gratis untuk rakyat, bukan untuk diputar kembali menjadi lahan bisnis bagi segelintir orang yang haus harta,” ujar salah satu perwakilan masyarakat takalar yang enggan disebutkan namanya.
Kabar mengenai diperjualbelikannya aset negara ini memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat dan aktivis sosial. Mereka menilai tindakan ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan tindak pidana murni.
Para aktivis menuntut langkah nyata dari otoritas terkait, Meminta dinas terkait untuk mengaudit distribusi bantuan kendaraan dari hulu hingga ke hilir. Juga Mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk segera melakukan penyelidikan mendalam. Jika terbukti ada oknum yang bermain, maka pelaku harus segera ditangkap dan diproses secara hukum hingga ke pengadilan.
Masyarakat berharap agar persoalan ini tidak berakhir dengan sekadar teguran atau pengembalian aset. Penegakan hukum yang tegas berupa hukuman penjara dipandang sebagai satu-satunya cara untuk memberikan efek jera agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa depan.
“Negara tidak boleh kalah dengan mafia bantuan. Jika ditemukan bukti kuat bahwa ada yang menerima uang dari hasil penjualan bantuan ini, pelakunya harus dipenjarakan. Jangan biarkan hak petani terus dirampas untuk memperkaya diri sendiri,” tegas seorang Aktivis Takalar
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat terus memantau perkembangan kasus ini dan menunggu langkah konkret dari APH untuk menyapu bersih praktik korupsi di sektor pertanian tersebut.
