GARUDAPOS.ID|SEPPONG – Pemerintah Desa Seppong menunjukkan komitmennya dalam menjaga jaring pengaman sosial bagi warga. Pada Jumat (27/03/2026), bertempat di Aula kantor desa, Pemdes Seppong menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap pertama untuk periode Januari, Februari, dan Maret kepada 13 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dalam sambutannya, Kepala Desa Seppong, Mawardi, S.P., secara transparan memaparkan kondisi fiskal desa yang tengah menghadapi tantangan besar. Akibat kebijakan nasional, Dana Desa Seppong mengalami pengurangan signifikan hingga mencapai 55%.
“Kondisi keuangan desa saat ini memang mengalami penyesuaian besar. Dampaknya, beberapa program prioritas, terutama pembangunan infrastruktur, harus kami tunda atau geser pengerjaannya,” ungkap Mawardi.
Meski demikian, beliau menegaskan bahwa bantuan bagi masyarakat kurang mampu tetap menjadi prioritas utama. Penyaluran BLT ini dijalankan sesuai amanat Permendes PDT Nomor 16 Tahun 2026 mengenai petunjuk operasional fokus penggunaan Dana Desa tahun 2026.
Walaupun ruang gerak pembangunan fisik terbatas, Mawardi mengajak masyarakat untuk tetap optimis. Beliau menaruh harapan besar pada kebijakan Pemerintah Pusat terkait Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi desa.
“Kita harus optimis. Melalui KDMP, kita berharap ada stimulasi ekonomi yang lebih kuat bagi masyarakat desa di tengah keterbatasan anggaran infrastruktur,” tambahnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Pendamping Desa (P3MD), Ibu Ekawati, S.P., memberikan catatan penting terkait kemandirian ekonomi desa. Beliau menekankan agar Pemerintah Desa fokus menghidupkan kembali BUMDES sebagai pilar utama kesejahteraan.
“BUMDES harus menjadi program unggulan. Kami juga memohon dukungan penuh dari masyarakat untuk mensukseskan program KDMP agar ekonomi desa bisa segera bangkit,” pungkas Ekawati dalam pesan singkatnya kepada warga.
Penyaluran bantuan ini berlangsung dengan tertib, menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah desa dan pendamping desa dalam mengawal hak-hak masyarakat di tengah dinamika kebijakan nasional.
Laporan: Abi Garudapos
