MAJENE, GARUDAPOS.ID – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Majene, Muhammad Muflih, S.T., M.T., menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Tubo Sendana pada Kamis (5/2/2026). Dalam forum tersebut, Dinas PUPR menegaskan komitmennya untuk mengakomodasi usulan infrastruktur strategis melalui perencanaan teknis yang matang.
Dalam penyampaiannya, Muhammad Muflih menjelaskan bahwa pihaknya telah mengantongi data teknis terkait lokus (titik lokasi) yang diusulkan oleh masyarakat Tubo Sendana. Usulan tersebut mencakup berbagai sektor vital, mulai dari perbaikan jalan, pembangunan tanggul, talud, hingga sarana air bersih dan sanitasi.
Salah satu poin krusial yang disampaikan adalah kepastian pembangunan pengaman pantai atau tanggul. Muflih memberikan jaminan bahwa sektor ini akan menjadi prioritas utama.
“Izin, untuk pekerjaan tanggul, kami pastikan 100 persen masuk pada tahun anggaran 2027. Begitu juga dengan kebutuhan sanitasi, kami jamin akan masuk dalam perencanaan,” ujar Muhammad Muflih di hadapan peserta Musrenbang.
Terkait infrastruktur jalan, terdapat 4 ruas jalan di wilayah Tubo Sendana yang masuk dalam daftar penanganan. Selain mengandalkan anggaran daerah, Dinas PUPR Majene juga berupaya menarik sumber dana dari pusat.
“Untuk pekerjaan jalan, ada 4 ruas yang kami proyeksikan. Pada tahun 2026 dan 2027, kami akan kembali mengusulkan melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD) untuk mempercepat progres pembangunan di lapangan,” tambahnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai estimasi anggaran sebesar Rp1,8 Miliar khusus untuk sektor PU, Muhammad Muflih menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan penyesuaian teknis berdasarkan Standar Harga Satuan (SHS) yang berlaku.
“Kami memiliki longlist data teknis yang lengkap. Namun, kami harus menyesuaikan volume pekerjaan dengan ketersediaan anggaran dan SHS tiap tahunnya. Kami akan bekerja maksimal untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2027,” jelasnya.
Di akhir penyampaiannya, Kepala Dinas PUPR meminta adanya koordinasi yang lebih erat antara pihak Kecamatan (Camat dan Sekcam) serta P3MD. Sinergi ini diperlukan untuk mempercepat penyediaan data teknis, terutama yang berkaitan dengan pengukuran detail di lapangan.
“Kami sudah siap secara teknis, baik untuk infrastruktur skala kecil maupun besar. Koordinasi cepat dari pihak kecamatan sangat kami butuhkan agar realisasi di lapangan dapat berjalan tanpa kendala teknis,” pungkas Muhammad Muflih.
Dengan adanya kepastian ini, masyarakat Kecamatan Tubo Sendana diharapkan dapat terus mengawal proses perencanaan ini sehingga pembangunan infrastruktur yang dicita-citakan dapat segera dirasakan manfaatnya secara luas.
Laporan:Abi Garudapos
