GARUDAPOS.ID – Takalar — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Pemberdayaan Rakyat (LPR) menyoroti penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2025 pada beberapa desa di Kecamatan Polongbangkeng Selatan (Polsel), Kabupaten Takalar. Pasalnya, meski Dana Desa 2025 yang diduga telah dicairkan sepenuhnya, namun hingga kini di beberapa desa masih belum jelas kegiatan apa saja yang sudah terealisasi di tingkat desa.
Ketua LSM LPR, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat yang mempertanyakan wujud nyata program pembangunan maupun pemberdayaan yang dibiayai Dana Desa tersebut.
“Kami melihat adanya ketidakjelasan. Dana Desa 2025 yang kami duga sudah cair, tapi kegiatan yang mestinya dirasakan langsung oleh masyarakat belum nampak jelas. Ini perlu dipertanyakan, desa-desa di Polsel harus transparan,” tegasnya.
Ketua LSM LPR juga mendesak aparat desa maupun pihak terkait agar membuka data secara transparan mengenai alokasi serta realisasi penggunaan DD 2025. Menurutnya, laporan realisasi seharusnya dapat diakses publik agar tidak menimbulkan kecurigaan adanya penyalahgunaan anggaran.
“LPR akan terus mengawal. Jangan sampai dana yang seharusnya untuk pembangunan desa dan kesejahteraan rakyat justru tidak jelas peruntukannya,” tambahnya.
Masyarakat di Kecamatan Polsel pun berharap pemerintah desa segera memberikan penjelasan terkait progres kegiatan yang didanai Dana Desa 2025. Mereka menilai keterbukaan informasi akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus mencegah potensi terjadinya penyimpangan.
