Majene, Garudapos.id – Pemerintah Kabupaten Majene, di bawah kepemimpinan Bupati Dr. H. A. Achmad Syukri dan Wakil Bupati Dr. Hj. A. Ritamariani, mengambil langkah proaktif dalam mempercepat sertifikasi aset, khususnya tanah sekolah dan fasilitas pendidikan yang selama ini belum memiliki legalitas yang jelas. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi aset daerah dari potensi sengketa di masa depan.
Langkah ini menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kegiatan koordinasi pencegahan korupsi, yang salah satunya adalah penyelamatan aset daerah.
Rapat koordinasi penting telah dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majene. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari Kantor Pertanahan (BPN), Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, para Camat dari Kecamatan Banggae dan Banggae Timur, serta para Kepala Sekolah. Rabu,(17/9/25)
Kepala Bidang Aset dalam pemaparannya menjelaskan bahwa agenda sertifikasi ini akan dilaksanakan dalam beberapa tahap. Tahap pertama akan fokus pada Kecamatan Banggae dan Banggae Timur, sebelum kemudian diperluas ke kecamatan-kecamatan lainnya, termasuk fasilitas kesehatan seperti puskesmas.
“Agenda ini adalah upaya konkret untuk memastikan bahwa setiap aset pendidikan yang ada di Kabupaten Majene memiliki kepastian hukum yang kuat dan terlindungi dari potensi masalah kepemilikan di masa depan,” ujar Kepala Bidang Aset. “Dengan adanya sertifikasi ini, kami juga semakin mempertegas posisi Kabupaten Majene sebagai pusat kota penyelenggaraan pendidikan di Sulawesi Barat.”
Dengan langkah strategis ini, Pemerintah Kabupaten Majene berharap tidak akan ada lagi sengketa aset di kemudian hari. Selain itu, diharapkan seluruh fasilitas pendidikan dan pelayanan publik dapat berdiri di atas tanah yang sah secara hukum, memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.
(Red**)
