MAJENE, GARUDAPOS.ID – Pemerintah Kabupaten Majene melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mengambil langkah strategis dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Majene, Dr. Hj. Andi Rita Mariani Basharoe, di Aula Wisma Yumari, Majene, Jumat (26/06/2026).
Kegiatan ini menghadirkan berbagai elemen garda terdepan dalam perlindungan warga, mulai dari jajaran Polres Majene, fasilitator Kabupaten Layak Anak Provinsi Sulawesi Barat, Satgas PPA Provinsi Sulawesi Barat, hingga Unit Reaksi Cepat (URC) dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Majene.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Majene, Dr. Hj. Andi Rita Mariani Basharoe, menegaskan bahwa manajemen kasus merupakan pendekatan krusial dalam menangani kompleksitas persoalan perlindungan perempuan dan anak saat ini. Menurutnya, penanganan yang bersifat parsial tidak lagi memadai.
“Penanganan kasus tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan koordinasi lintas sektor agar setiap korban memperoleh perlindungan, pendampingan, hingga layanan rujukan yang komprehensif dan terpadu,” ujar Wakil Bupati.
Ia juga menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Majene memiliki landasan hukum yang kuat dalam perlindungan warga, termasuk UU No. 35 Tahun 2014 dan Perda Kabupaten Majene No. 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak. Wakil Bupati mendesak agar regulasi tersebut diimplementasikan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“Negara telah memberikan landasan hukum. Tugas kita bersama adalah memastikan aturan tersebut benar-benar menyentuh masyarakat secara langsung. Saya juga mendorong pemberatan sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap anak agar memberikan efek jera sekaligus ruang pemulihan bagi korban,” tegasnya.
Kepala Dinas PPPA Kabupaten Majene, Hj. Lies Hirawati Thahir, menambahkan bahwa pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lapangan. Diharapkan, seluruh peserta yang hadir dapat menjadi agen perubahan di wilayah masing-masing.
“Setelah mengikuti pelatihan ini, saya berharap para peserta mampu menyebarluaskan ilmu dan pengalaman kepada masyarakat, sehingga upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Majene dapat lebih efektif dan berkelanjutan,” ungkap Hj. Lies Hirawati.
Kegiatan ini ditutup dengan harapan besar agar kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat dapat menciptakan Kabupaten Majene sebagai daerah yang aman, ramah anak, dan bebas dari kekerasan.
Laporan: Ikhsan
Editor: Redaksi Garudapos.id
